Halaman

Rabu, 08 Mei 2019

Dishub Kesulitan Atasi Kemacetan

MACET
Kemacetan panjang terjadi di Jalan Diponegoro, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi
Dishub Kesulitan Atasi Kemacetan – Persoalan kemacetan di Kabupaten Bekasi masih terus terjadi. Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi masih kesulitasn untuk menentukan solusi yang tepat. Demikian disampaikan Kadishub Kabupaten Bekasi, Yana Suyatna.
Ia menjelaskan, kemacetan di wilayahnya disebabkan sejumlah hal. Di antaranya, pengerjaan Proyek Strategi Nasional (PSN) yang dilaksankan di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Sehingga, terdapat kendaraan yang memilih untuk melintas di jalur arteri.

Menurutnya, diperlukan kerja sama seluruh stake holder untuk mengatasi persoalan tersebut. Karena, Dishub Kabupaten Bekasi kekurangan personil untuk mengurai kemacetan.
“Kemacetan memang selalu menjadi keluhan masyarakat. Dan terkadang apabila terjadi crowded (kepadatan lalu lintas) atau tidak bergerak, kami selalu siap dalam menjalankan tugas untuk mengatur, dan menggunakan sistem buka jalur untuk menjalankan volume kendaraan,” ujarnya.
Ia menyatakan, sejauh ini pihaknya bekerja sama dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Metro Bekasi melakukan pengaturan lalu lintas.

Terpisah, Kasatlantas Polres Metro Bekasi, AKBP Heru Purnomo menuturkan, Satlantas selalu menurunkan personil sekitar 91 personil yang disebar di titik berpotensi macet.
Adapun titik tersebut, diantaranya posko Legenda, Cibitung, Pasar Cibitung, Kalijaya, dan wilayah perbatasan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi.

”Kami siagakan pengatur lalu lintas, karena sudah ada beberapa posko lalu lintas. Dan kami juga ada yang bergabung dengan dinas perhubungan untuk kelancaran lalu lintas,” tuturnya.
Ia mengaku, pihaknya terkadang kesulitan untuk melakukan pengaturan ketika terjadi kemacetan lalu lintas. Hal tersebut lantaran tingginya volume kendaraan yang melintas.
“Sifat daerah yang maju itu adalah tingginya volume kendaraan, dan inilah yang menjadi tantangan kami dalam bertugas untuk menciptakan kelancaran lalu lintas dan keselamatan para pengendara,” ujarnya.


sumber : https://radarbekasi.id/2019/05/08/dishub-kesulitan-atasi-kemacetan/

Senin, 06 Mei 2019

Janji Eka Meleset

jalan rusak di Desa Babelan Kota
TAK KUNJUNG DIPERBAIKI : Pengendara melintasi jalan rusak di Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi
Janji Eka Meleset Perbaikan jalan rusak di Jalan Kebalen dan Babelan Raya di Kecamatan Babelan masih belum dilaksanakan sampai dengan saat. Padahal, Plt Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja telah berjanji untuk segera melakukan perbaikan beberapa waktu lalu.
Masyarakat sekitar yang tergabung dalam Komunitas Baca Rumah Pelangi membuat video kritikan terkait kerusakan jalan tersebut dengan durasi satu menit.
Mereka membahas perihal perbaikan jalan sudah dianggarkan namun tak kunjung direalisasikan.
“Kami terdorong membuat video supaya pemerintah bisa bekerja lebih cepat dan maksimal. Diharapkan melalui video singkat tersebut, jalan yang sudah beberapa tahun rusak segera diperbaiki,” ujar salah satu anggota Komunitas Baca Rumah Pelangi Adi Dika.
Sementara itu Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Iman Nugraha menuturkan, pelaksanaan perbaikan mundur dari waktu yang sudah ditentutukan.
Ia beralasan hal itu disebabkan lantaran adanya sistem di ULP yang down (lemah). Sehingga sistem tidak bisa digunakan, dan proses lelang pun tidak bisa berjalan.
“Proses lelang sudah kami ajukan sejak beberapa bulan sebelumnya. Namun saat itu sistem di ULP down (lemah), dan tidak bisa digunakan selama tiga minggu. Jadi proses lelang belum bisa berjalan, sehingga berdampak tidak bisa selesai pada bulan April,” ujar Iman, kemarin (3/5).
Iman menyatakan, masih dibutuhkan proses lelang yang harus ditempuh untuk pelaksanaan kegiatan perbaikan Jalan di wilayah Babelan. Ia berjanji kepada masyarakat perbaikan jalan bisa terealisasi usai lebaran.

”Jadi karena sistem down (lemah) sebelumnya, kami memohon maaf kepada masyarakat lantaran belum bisa merealisasikan perbaikan. Dan saat ini masih proses lelang, kami akan maksimalkan bisa terealisasi secepatnya,” tuturnya.


sumber : https://radarbekasi.id/2019/05/04/janji-eka-meleset/

Perayaan HUT Ke-73 Desa Babelan Kota Berlangsung Meriah

Kepala desa babelan kota
Perayaan HUT Desa Babelan Kota - Senam Maumere meramaikan Halaman Desa Babelan Kota pada Sabtu, 4 Mei 2019 pagi. 5 peserta lomba senam turut meramaikan perayaan HUT Ke-73 Desa Babelan Kota Kec. Babelan Kabupaten Bekasi.

100 peserta lomba mewarnai dan 15 kelompok peserta lomba tari berkompetisi dengan semangat memperebutkan hadiah utama dengan disaksikan perwakilan Muspika Kecamatan Babelan.
HUT Desa yang digabungkan dengan HUT Swara Komunikasi Babelan Kota (Rakomba) yang ke-3 ini juga diramaikan dengan penampilan live musik dari The Next Level Band dan hiburan stand Up Komedi dari Reno "Joker" Sebastian atau dikenal dengan Bang Joker.

"Saya senang sekali melihat antusias warga mengikuti perayaan HUT Ke-73 Desa Babelan Kota ini, semoga kesenian dan kebudayaan di Babelan Kota terus berkembang dengan wadah lomba seperti sekarang" ungkap Saidih David saat secara resmi membuka acara setelah menerima peserta karnaval budaya yang diikuti sekitar 300 warganya.
Pertunjukan seni budaya
HUT Ke-73 Desa Babelan Kota akan berlangsung hingga malam hari menampilkan banyak acara termasuk Lenong dan Kesenian Ujungan dari Perguruan Silat Cinong Bekasi. Di lokasi acara tampak booth Destana, Komunitas Pecinta Reptil, dan booth UMKM.

Acara ini dihadiri oleh segenap komunitas budaya dan kesenian, hadir pula perwakilan dari Kecamatan Babelan, Koramil 04/Babelan, Polsek Babelan, BPD Babelan Kota, Destana, Karang Taruna, FORISBA, BBC, JAJAKA, RR18, PAC Pemuda Pancasila Babelan Kota, Perguruan Silat Tjinong Sengkilap, PS Cimande Tepak Jadi, PS Sima Maung, PS Setia Wargi Waluyu, PS SHT, Kumbesi, Si Abang, KB3, Rumah Pelangi Bekasi, Saka Bhayangkara Babelan dan tamu undangan.
Dicky Pratama selaku ketua panitia pelaksana acara merasa cukup puas karena semua acara berjalan lancar.


"Alhamdulillah semua berjalan lancar dan cuaca mendukung, terima kasih kepada segenap panitia dan teman-teman semua sehingga acara ini berjalan sukses sesuai dengan yang rencana."

Kamis, 02 Mei 2019

Udara Kabupaten Bekasi Tercemar

Udara Kabupaten Bekasi Tercemar – Kondisi polusi debu di Kabupaten Bekasi telah melebihi baku mutu. Bahkan, debu tersebut melebihi polusi dari emisi kendaraan bermotor maupun industri.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, baku mutu partikular debu yakni 230 mikrogram per meter kubik. Angka itu dihitung dari hasil pengukuran selama 24 jam pada satu titik.

Sedangkan, dari hasil pengukuran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, debu atau total suspended particulate (TSP) telah mencapai angka 455 mikrogram.
Namun, Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak memiliki alat yang mumpuni untuk memonitor kondisi udara. Pengecekan-pun hanya dapat dilakukan secara manual.
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Rosid Hardiana mengatakan, tingginya polusi debu disebabkan karena kondisi alam di Kabupaten Bekasi yang terbilang gersang.
“Dari hasil pemantauan, debu itu karena memang kondisi alamnya Kabupaten Bekasi demikian gersang. Debu terangkat, terbawa kendaraan yang melintas. Apalagi banyak juga kendaraan besar, serta sebagai daerah industri,” ujarnya, Senin (29/4).
Ia menjelaskan, pengukuran debu itu dilakukan pihaknya didekat Gerbang Tol Cikarang Barat, tepatnya dibawah jembatan layang di Desa Pasirkonci, Kecamatan Cikarang Selatan.
Peningkatan polusi debu pun terjadi di sejumlah titik lainnya. Di antaranya di Pasar Serangbaru dengan angka 330,9 mikrogram serta di Pasar Cibarusah (259,9 mikrogram).
Rosid mengatakan, dari hasil pemetaan, terdapat sejumlah titik yang menjadi lokasi pencemaran udara, terutama debu.
“Total kami petakan ada 13 titik yang mengalami gangguan polusi udara. Selain tiga titik lain, ada terminal Cikarang, stasiun Lemahabang, pertigaan Jalan Nasional Pilar, kemudian terjadi juga di sekitar kawasan pemukiman di Tambun Selatan,” jelasnya.
Sementara itu, Serdadu Komunitas Cibiet (Sekoci) Gunawan menuturkan, terkait masalah lingkungan perlu ada perhatian dari pemerintah daerah.
Menurutnya, kondisi udara di Kabupaten Bekasi sungguh sudah tidak baik bagi kesehatan masyarakat. Hal itu, kata dia, lantaran kurangnya pengawasan serta keterbatasan alat pengukur baku mutu udara.

“Kami kebetulan konsen masalah lingkungan, jadi tercemarnya lingkungan itu bukan hanya kalinya saja. Namun udara untuk pernafasan juga kurang baik untuk penghirupan udara bagi masyarakat,” ujarnya.


sumber : https://radarbekasi.id/2019/04/30/udara-kabupaten-bekasi-tercemar/

Atlet Petanque Kota Dilirik Jabar

Petanque
Atlet Petanque Kota Bekasi menjalani latihan di salah satu lapangan
Atlet Petanque Kota Dilirik Jabar – Atlet Federasi Olahraga Petanque Indonesia (FOPI) Kota Bekasi, dibidik pengurus daerah (Pengda) Jawa Barat jelang Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua 2020 mendatang.
Pasalnya Kota Bekasi sejauh ini berada di urutan kedua terbaik setelah Kota Bandung di Seleksi Pemusatan Latihan Daerah (Selekda) PON Jabar.
Ketua Harian FOPI Kota Bekasi, Azzi Faiz Rido mengatakan, lima atletnya dipanggil mengikuti Selekda PON.

“Lima atlet itu yakni, Irwan, Fahmi Mubarok, Windu Aji Saputra, Yolanda Dwi Ocktaviana dan Andre Anggita,” ujarnya kepada Radar Bekasi.
Pria yang akrab disapa Azzi itu menegaskan, atletnya memiliki peluang besar masuk Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) PON Jabar.
“Persiapan menghadapi selekda, atlet petanque Kota Bekasi menjalankan latihan intensif setiap hari demi lolos memperkuat Jabar di PON Papua,” harapnya.
Dia menambahkan, regulasi PON, secara bertahap sudah di sampaikan pada pengurus daerah (Pengda).

Terpisah, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi FOPI Kota Bekasi, Tatang Iskandar optimis ada wakil Kota Bekasi di PON. Terlebih prestasi lima atletnya cukup diperhitungkan di Jawa Barat.
“Kita optimis, atlet Kota Bekasi bisa ambil bagian di PON nanti,” katanya.
Namun, lanjut Tatang, atlet yang berpeluang lolos tidak jumawa. Karena, kuota atlet di PON sangat terbatas. PB PON memberikan kuota atlet untuk Jawa Barat sebanyak 14 nomor terdiri dari tujuh atlet putra dan tujuh atlet putri.

“Di bulan ini ada seleksi terakhir, selama dua hari di lapang petanque STKIP Pasundan, Cimahi. Kita masih menunggu jadwalnya,” terangnya.
Tatang menambahkan, hasil pantauannya, empat atlet dari lima yang diturunkan memiliki peluang besar. “Peluang ada di empat alet. Tapi kita lihat saja nanti. Yang pasti, kita memiliki potensi,” tukasnya.


sumber : https://radarbekasi.id/2019/05/02/atlet-petanque-kota-dilirik-jabar/

Tujuh Kelurahan Rawan Longsor

Tujuh Kelurahan Rawan Longsor – Sejumlah wilayah di Kota Bekasi rawan terjadi longsor. Pada umumnya, wilayah tersebut berada disepanjang aliran Kali Bekasi. Badan Penanggulanganan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi mencatat, ada tujuh kelurahan di Kota Bekasi yang rawan terjadi longsor, yakni   Kelurahan Bojong menteng, Kelurahan Bojong rawalumbu, Kelurahan Sepanjangjaya, Kelurahan Margajaya, Kelurahan Margahayu, Kelurahan Telukpucung, Kelurahan Jatiasih

Wakil Ketua Satgas BPBD Kota Bekasi, Karsono memperingatkan agar warga yang berada di sekitar bantaran kali bekasi untuk waspada. ”Semua wilayah itu terletak dibantaran Kali Bekasi, daerah aliran sungai. itu harus diwaspadai karena lokasi berada di aliran sungai rawan pergeseran yang berakibat longsor,” jelasnya.
Seperti yang terjadi di lingkungan RT 004 RW 001, Kelurahan Telukpucung, Kecamatan Bekasi Utara kemarin. Tanah di sekitar lingkungan tersebut kerap bergeser saat debit air mencapai puncaknya.

Pantauan dari Radar Bekasi tanah amblas sekitar 23 cm. BPBD mencatat setidaknya lima rumah terdampak dari pergeseran tanah tersebut, sementara total 16 jiwa terancam keselamatannya.
Sementara itu, salah seorang Warga sekitar, Juwita (44) mengaku khawatir karena tinggal berdekatan dengan bibir sungai kurang lebih satu meter. Sebelumnya, sebelumnya jarak rumah dengan bibir sungai sekitar 4 meter, namun saat ini bibir sungai semakin mendekati rumahnya.
“Saya juga kalo banjir itu deg-degan, Kalo abis ujan itu kan air meluap nah pas surut tanahnya terkikis,” katanya saat dijumpai dirumahnya, Senin (29/4).
Menurut keterangannya, warga mendapati tanah sudah dalam kondisi yang berbeda pada hari minggu (28/4), setelah air mencapai puncaknya pada hari Sabtu (27/4) lalu.
Dirinya berharap pemerintah memberikan perhatian dengan membuat turap di kali Bekasi supaya tidak tergerus lebih lebar lagi. Satu rumah setelah Juwita diketahui bagian belakang tepatnya dibagian dapur tanah dibawahnya telah tergerus air Minggu (28/4) lalu.
“Istilahnya ke pemerintah itu pinggir kali dibikin turap biar nggak ngikis, dulunya kan jauh ini, masih bisa main, sekarang kan habis. Saya itu aja permohonan saya sama pemerintah dibikin turap,” kata warga yang sudah tinggal dilingkungan tersebut selama 25 tahun itu.
Terpisah, Lurah Telukpucung, Muhammad Arif Rahman mengatakan bahwa ada pertengahan tahun 2018 lalu pihak pemerintah Provinsi sudah melakukan survey untuk membuat turap dilingkungan tersebut.
“Kemairn 2018 ada dari provinsi datang mengukur bibir sungai, katanya mau ada turap, nah ntar dari bibir sungai atau dari tengah sungai 30 meter itu saya belum jelas, Semua sampai perbatasan kabupaten, sampai perbatasan Telukpucung dari makam,” ungkapnya.
Dia mengaku, turap akan dibangun seperti yang ada di daerah RW 03, tepatnya dibelakang Giant. Ia menjelaskan bahwa di daerah RW 01 dan RW 03 tersebut memang kerap terkena dampak dari luapan air kali Bekasi ketika debit air naik, hal itu terjadi meskipun tidak ada hujan di wilayahnya, namun air tersebut juga akibat dari derasnya air di bagian hulu yakni sungai Cikeas.
Nah setiap habis daerah aliran sungai Bekasi-Cikeas besar, habis aliran gede kan surut tuh airnya secara ilmiah juga habis ada air, lumpur kan nggak kuat itu dipinggir-pinggirnya, terjadi lah pergeseran atau erosi,” imbuhnya.

Pada tahun 2010 lalu, pemerintah Kota Bekasi pernah berniat untuk membebaskan tanah di sekitar aliran Kali Bekasi tersebut. Namun urung dilakukan karena warga membanderol ganti rugi yang dinilai terlalu tinggi.


sumber : https://radarbekasi.id/2019/04/30/tujuh-kelurahan-rawan-longsor/

Kali Busa Darurat Sampah

Sampah
Sejumlah warga membersihkan sampah yang menumpuk di aliran Kali Busa, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi
Kali Busa Darurat Sampah – Kali Busa di Keluarahan Bahagia, Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi dipenuhi sampah. Sejak sepekan terakhir warga secara swadaya melakukan pembersihan khawatir luapan kali kembali terjadi.
Sebelumnya luapa kali sempat merendam kawasan tersebut. Sampah yang mengalir dari beberapa wilayah diduga jadi penyebab.
Ketua RT006/023 Kelurahan Bahagia, Yuskamdani mengatakan, jika dilakukan pembiaran kondisi semakin parah.
“Warga disini tidak diam meskipun sampah-sampah yang menumpuk di Kali Busa bukan dari warga setempat. Sebelumnya air kali meluap merendam pemukiman warga,” ujarnya kepada Radar Bekasi Rabu (5/1).
Banyaknya tumpukan sampah perlu penanganan secara kontinyu. Sejauh ini, secara bertahap warga melakukan pembersihan agar kondisi kali kembali normal.
“Alat kami juga seadanya cuma kayu dan bambu, kalau menunggu pemerintah mungkin lama mengingat alat berat susah juga masuk kesini,” ucapnya.
Sejauh ini, penanganan diakui Yuskamdani terkendala banyaknya bangunan liar. Sehingga akses penanganan sampah terhalang.

“Kami terkendala bangunan liar disini kalau tidak warga dengan leluasa membersihkan sampah-sampah,” terangnya.

Dilokasi yang sama, Ketua RW023, Daryanto mengharapkan adanya kerja sama antara warga yang berada di Kelurahan Kaliabang Tengah dan Desa Setia Asih untuk menjaga kebersihan Kali Busa.
“Kali Busa bukan masuk wilayah kami saja tetapi masuk warga Kaliabang Tengah dan Desa Setia Asih. Harus ada sinergitas untuk menjaga Kali Busa, sebab dampaknya juga ke mereka-mereka juga,” tegasnya.
Pihaknya juga meminta pemerintah sigap menangani laporan warga atas pencemaran sampah tersebut.

”Pemerintah juga jangan diam, harus sigap apabila mendapat laporan dari warga,” tuturnya.


sumber : https://radarbekasi.id/2019/05/02/kali-busa-darurat-sampah/

Rabu, 10 April 2019

Rasakan 3 Manfaat Ini Saat Tertawa

Rasakan 3 Manfaat Ini Saat Tertawa
Manfaat tertawa
Rasakan 3 Manfaat Ini Saat Tertawa Tertawa ternyata bukan hanya aktivitas yang menggembirakan. Melainkan juga menyehatkan.
Manfaat tertawa yang berkualitas ternyata cukup luas, yaitu memproteksi diri dari masalah emosional yang disebabkan oleh depresi dan stres jangka panjang.
Kesehatan jantung dipercaya akan selalu terjaga ketika seseorang sering tertawa.
Beberapa manfaat tertawa untuk kesehatan seperti dilansir laman MSN.

1. Menurunkan Tekanan Darah
Penelitian telah menemukan dampak positif pada aliran darah peserta penelitian setelah mereka setelah menonton acara hiburan berbasis komedi.
Satu studi, misalnya, mengamati peningkatan pelebaran pembuluh darah pada orang yang menonton film lucu.
Kepatuhan arteri menunjukkan peningkatan selama 24 jam setelah subjek menonton film.
Tertawa kemungkinan bukan solusi lengkap untuk jantung yang sehat, tetapi tampaknya berkontribusi terhadap efek positif.

2. Menghilangkan Stres
Respons fisik yang disebutkan di dalam tubuh juga mengaktifkan respons stres Anda sebelum mendinginkannya secara tiba-tiba. Hasilnya, Anda mengalami perasaan santai.
Faktanya, satu penelitian mengaitkan antisipasi tawa dengan berkurangnya tingkat tiga hormon stres – kortisol, epinefrin, dan dopac. Mereka ditemukan menurun masing-masing 39 persen, 70 persen, dan 38 persen.
Meskipun ini adalah efek jangka pendek, ada kemungkinan bahwa tertawa bisa memainkan peran terapi dalam jangka panjang.
Terapi tawa telah dipelajari sebagai alat manajemen stres, terutama bagi mereka yang menderita kecemasan dan depresi.

3. Meningkatkan Imunitas
Lee Berk dari Loma Linda University, California mengatakan bagaimana tertawa juga dikaitkan dengan tingkat peradangan yang lebih rendah dan aktivitas sel pembunuh yang lebih tinggi dalam tubuh.
Sel-sel ini membantu sistem kekebalan tubuh Anda mempertahankan tubuh terhadap penyakit.


sumber : https://sulsel.pojoksatu.id/baca/rasakan-3-manfaat-ini-saat-tertawa

Dukung Gamers Juara Piala Presiden

Dukung Gamers Juara Piala Presiden
Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto foto bersama dengan atlet e-sport Bekasi
Dukung Gamers Juara Piala Presiden Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mendukung penuh atlet e-sport Kota Bekasi yang akan bertanding pada ajang Piala Presiden E-Sport, yakni kompetisi terbesar di Indonesia yang digelar dari Februari hingga Maret.
“Ketertarikan anak muda menjadi gamers sangat tinggi, untuk itu tepat sekali ada wadahnya supaya bakat mereka tersalurkan. Nah, itu dibuktikan Bekasi sebagai salah satu tuan rumah Piala Presiden E-sport dari 8 kota. Saya mendukung penuh atlet gamers Bekasi untuk mampu menunjukan skill-nya di kancah nasional,” kata Tri beberapa waktu lalu.
Ada 2 tahapan yang dijalani oleh peserta yaitu kualifikasi regional dan nasional. Delapan kota menjadi tuan rumah yakni Denpasar, Palembang, Surabaya, Makassar, Manado, Solo, Pontianak dan Bekasi. Sebelumnya, Tri Adhianto menghadiri langsung pertandingan dan memberikan medali pada final regional Bekasi, Minggu (3/3) bersama Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf. Humble E-sport Team keluar sebagai juara dan mewakili Kota Bekasi untuk selanjutnya bertanding dengan finalis dari kota lainnya dalam memperebutkan trofi Piala Presiden E-sports.
Melalui Piala Presiden E-sport 2019 ini, Tri berharap muncul nilai-nilai positif yang dapat diambil oleh para peserta khususnya anak muda yang hobi bermain game.

“Nilai sportivitas e-sports ternyata bisa menjadi salah satu cara untuk mengajarkan generasi muda untuk tetap menghormati dan menghargai orang lain. Saya berharap peserta dapat mengembangkan value yang ada di e-sports, seperti disiplin, kerja sama, kedisiplinan dan kolaborasi,” ujar pria yang akrab disapa Mas Tri.

Grand Final Piala Presiden E-sport 2019 sendiri akan dilaksanakan pada 30-31 Maret 2019. Adapun game yang dimainkan adalah Mobile Legend.


sumber : https://radarbekasi.id/2019/03/08/dukung-gamers-juara-piala-presiden/

Persiapan Pemilu Layanan SIM dan SKCK Ditiadakan

Kompol Erna Ruswing
Kasubag Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswing
Persiapan Pemilu Layanan SIM dan SKCK Ditiadakan Polres Metro Bekasi Kota akan meniadakan layanan pembuatan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) jelang Pemilu 2019.

Kasubag Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswing mengatakan, peniadaan layanan dilakukan mulai tanggal 16 April sampai 19 April 2019 medatang.
“Untuk pelayanan SIM dan SKCK ditiadakan karena adanya persiapan Pemilu,” kata Erna kepada Radar Bekasi, Selasa (9/4).

Dirinya menghimbau, supaya masyarakat yang  masa berlaku SIM dan SKCK – nya akan habis segera mengurus di Polres Metro Bekasi Kota.

“Apabila ada yang hendak perpanjang (SKCK), dari sekarang diperpanjang. Demikian juga kalau pembuatan (dan perpanjangan) SIM, kalau sudah waktunya pada tanggal 16 – 19 mati, silahkan segera diperpanjang,” ujarnya.


sumber : https://radarbekasi.id/2019/04/09/persiapan-pemilu-layanan-sim-dan-skck-ditiadakan/

Ini Penyebab Kemacetan Tol Japek yang Berdampak ke Kota Bekasi

CECEK KOSASIH
Deputy GM Traaffic Management Jasa Marga Cabang Jakarta – Cikampek, Cece Kosasih.
Ini Penyebab Kemacetan Tol Japek yang Berdampak ke Kota Bekasi – Sejumlah ruas jalan di Kota Bekasi mengalami kemacetan sejak pagi hinnga siang hari, Selasa (9/4). Hal itu disebabkan karena kemacetan yang terjadi di Jalan Tol Jakarta  – Cikampek (Japek).
Pantauan Radar Bekasi, sejumlah jalan yang mengalami kemacetan diantaranya Jalan Raya Sultan Agung, Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan KH Noer Ali Kalimalang dan Jalan Mayor M. Hasibuan.

Deputy GM Traffic Management Jasa Marga Cabang Jakarta Cikampek, Cece Kosasih mengatakan, kemacetan tersebut terjadi akibat sedang dilaksanakanya pemasangan batang jembatan (erection girder) di ruas Tol Japek pada malam harinya.

Pemasangan batang jembatan untuk proyek Jakarta Cikampek II (Elevated) ini dilakukan di KM 14, KM 22 dan KM 41 Tol Japek.

Selain itu, kemacetan juga disebabkan karena adanya dua kendaraan yang mengalami kerusakan di dalam Tol Japek arah Jakarta. Pertama, truk yang mengalami patah sasis yang menyebabkan truk bermuatan sepeda motor dibelakangnya terperosok saat hendak menghindar.

“Kebetulan, pagi tadi pukul 05.50 WIB ada truk yang patah sasis ke arah kota (Bekasi). Lalu, truk lain yang bermuatan kendaraan bermotor menghindari truk sebelumnya. Karena terlalu pinggir, truk tersebut terperosok hingga menutup lalu lintas. Sebenarnya lokasi tepatnya di tol dan efeknya hingga ke Kota Bekasi ini,”


sumber : https://radarbekasi.id/2019/04/09/ini-penyebab-kemacetan-tol-japek-yang-berdampak-ke-kota-bekasi/

Jumat, 29 Maret 2019

Penerimaan Pajak dari Influencer Diprediksi Meningkat

Illustrasi Sosial Media
Media sosial influencer
Penerimaan Pajak dari Influencer Diprediksi Meningkat – Potensi penerimaan pajak dari influencer media sosial (medsos) cukup menggiurkan. Pada 2017, pemerintah menerima pajak Rp2,7 miliar dari sekitar 51 wajib pajak yang mencatatkan diri sebagai YouTuber dan selebgram.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Perpajakan Puspita W. Surono mengatakan, pemerintah memang tidak menerapkan aturan khusus untuk para influencer itu.

Sebab, Indonesia menganut sistem pajak self-assessment. Wajib pajak secara mandiri melaporkan penghasilan dan harta kekayaannya kepada negara. “Memang sistem di Indonesia begitu. Jadi, kami cuma bisa mengingatkan (wajib pajak),’’ kata Puspita di Hotel Atlet Century Park, kemarin.
Tahun ini Puspita mengaku tidak mempunyai target khusus. Namun, seharusnya, penerimaan pajak dari segmen itu meningkat. Sebab, jumlah influencer di Indonesia juga semakin banyak seiring berkembangnya perekonomian digital.

Puspita menegaskan bahwa pajak untuk para influencer tidak berbeda dengan profesi-profesi yang lain. Jika sang influencer mempunyai tim yang terdiri atas videographer, fotografer, manajer, dan lain-lain, dia akan dikenai pajak UKM.

Tarifnya 0,5 persen dari omzet per tahun. Namun, jika profesi itu berstatus sampingan, sang influencer wajib melaporkannya sebagai penghasilan.
“Tetap dilaporkan sebagai penghasilan tambahan dalam SPT-nya (surat pemberitahuan),’’ jelas Puspita.
Tahun ini pemerintah menargetkan total penerimaan pajak Rp 1.577,56 triliun. Itu sekitar 73 persen dari total penerimaan negara. Sementara itu, target defisit anggaran tahun ini Rp 295,9 triliun atau 1,84 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Kekurangan anggaran tersebut ditutupi dengan utang. Menurut Puspita, jika warga negara taat membayar pajak, Indonesia akan semakin bebas utang. Kalau masyarakat tidak suka kita berutang untuk pembangunan, itu bisa. Asalkan, ya, semua orang yang pendapatannya di atas PTKP (penghasilan tidak kena pajak) taat membayar pajak,’’ ucap Puspita.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengungkapkan, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah diperbolehkan mengelola anggaran dengan defisit maksimal tiga persen PDB.
Artinya, negara diberi ruang untuk membiayai pembangunan lewat utang. Jika ekonomi tumbuh tetapi ketaatan pajak di suatu negara masih rendah, utang tak dapat dihindari.

“Kita bisa, kok, mengurangi defisit APBN kalau kita semua sudah memenuhi kewajiban membayar pajak,’’ tutur Aviliani.

sumber : https://radarbekasi.id/2019/03/28/penerimaan-pajak-dari-influencer-diprediksi-meningkat/


Treni Bekasi :
Info Lengkap Terupdate, Trending Topik Bekasi, Berita Bekasi, Informasi Bekasi

Kepatuhan Pejabat Pemkab Jeblok

Dugaan Penggantian Kepala Puskesmas Sepihak Ditelusuri
Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Bekasi tengah berbaris
Kepatuhan Pejabat Pemkab Jeblok – Tingkat kepatuhan pejabat pemerintah Kabupaten Bekasi terkait penyampaian Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN), terendah se-Jawa Barat.
Dari 295 pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang wajib menyampaikan LHKPN, baru sekitar 37 pejabat melaporkan harta kekayaannya.
Kondisi itu menjadi catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk perihal komitmen pimpinan kepala daerah Plt Bupati Bekasi.

Hal itu dipertegas Spesialis Muda Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Galuh Sekardhita Buana Chandra Murti, usai pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengisian format LHKPN, di Gedung Wibawamukti Kabupaten Bekasi, Rabu (27/3).
Kata Galuh, komitmen kepala daerah sangat menentukan para jajaran atau bawahan terkait kepatuhan penyerahan LHKPN. Menurutnya, jika kepala daerah tingkat kepatuhannya masih rendah, akan berdampak kepada bawahan.
Lanjut Galuh, pihaknya sudah melayangkan surat berbentuk sanksi administrasi sepekan lalu untuk kepala daerah, terkait masih rendahnya tingkat kepatuhan pejabat Pemkab Bekasi.
“Kebetulan catatan kami Plt Bupati Bekasi belum menyerahkan, dari data per tanggal 24 Maret 2019. Tingkat kepatuhan di Pemkab Bekasi ini sekitar 8 persen. Kemudian terbaru hingga hari ini (kemarin) bertambah menjadi 11 persen. Namun itu juga masih yang terendah di bawah Depok 17 persen dan Kota Cirebon,” jelasnya.
Sambung dia, dari 295 pejabat wajib lapor, hanya 11 persen atau 37 pejabat di Pemkab Bekasi yang melaporkan harta kekayaannya.
Dari hasil observasi Direktorat PP LHKPN, rendahnya kepatuhan pejabat negara melaporkan LHKPN, diakui Galuh, kerap terjadi di sejumlah daerah. Padahal, pelaporan harta kekayaan wajib sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. UU tersebut berkaitan tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Serta UU 30/2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain itu, penyederhanaan prosedur pun telah dilakukan. Bahkan pejabat hanya perlu melaporkan harta kekayaan secara praktis melalui daring. Hanya saja, ketidakpatuhan kerap terjadi.
“Untuk beberapa daerah keluhannya karena jaringan sinyal yang kurang baik, serta kemampuan pengoperasian internet yang belum baik. Tapi hal itu tidak terjadi di Pulau Jawa,” tegasnya.
Menurutnya tidak ada lagi alasan pejabat untuk tidak melaporkan harta kekayaannya. ”Jadi bukan lagi persoalan prosedur. Karena kalau pun ada kesulitan dapat meminta KPK untuk melakukan pendampingan. Tapi secara umum lebih pada personalnya, kemauan mereka menyampaikan LHKPN,”kata Galuh.

Sambung Galuh, rendahnya tingkat kepatuhan pejabat Pemkab Bekasi, tidak pada pejabat Pemkot Bekasi, dan Pemkab Karawang. Dimana dari 27 kota/kabupaten di Jawa Barat, Pemkot Bekasi dan Pemkab Karawang memiliki tingkat kepatuhan tertinggi.
“Hingga 24 Maret 2019 kemarin, Kota Bekasi menjadi yang tertinggi dengan 98 persen pejabatnya sudah menyerahkan LHKPN, kemudian diikuti dengan Pemkab Karawang,” ujarnya.
Sementara, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Uju mengatakan, pihaknya akan memberikan sanksi kepada para pejabat wajib LHKPN. Salah satunya kata Uju, tertundanya kenaikan pangkat bagi pejabat yang tidak menyerahkan LHKPN.

Guna meningkatkan kepatuhan LHKPN, pihaknya telah menerbitkan surat imbauan. Selain wajib, LHKPN menjadi syarat bagi pejabat untuk mengikuti lelang jabatan tingkat Eselon II.
“Kami tetapkan bahwa salah satu syarat kalau ingin ikut lelang jabatan harus melaporkan LHKPN. Jadi LHKPN ini menjadi kesempatan bagi mereka yang ingin ikut lelang,” katanya.
Di sisi lain, Uju mengakui tingkat kepatuhan pejabat Pemkab Bekasi tergolong rendah meski surat teguran telah dilayangkan pada mereka yang membandel. Sedangkan, ketika disinggung penyebab banyaknya pejabat yang tidak patuh, Uju enggan menanggapi lebih jauh. “LHKPN itu wajib, kalau wajib berarti yang tidak melakukan dosa. Harusnya ditanya ke orangnya kenapa tidak melapor,” ujarnya.

sumber : https://radarbekasi.id/2019/03/28/kepatuhan-pejabat-pemkab-jeblok/


Treni Bekasi :
Info Lengkap Terupdate, Trending Topik Bekasi, Berita Bekasi, Informasi Bekasi

Motorway Murah

Motorway Murah – Saya pilih lewat jalan tol. Yang di Pakistan disebut Motorway. Dari Lahore ke Islamabad. Sejauh 370 km. Ke arah utara.
Baru tahu: di Pakistan tiket jalan tolnya murah sekali. Dibanding tol menuju kampung saya di Magetan. Lahore-Islamabad ini hanya 680 rupee. Atau sekitar Rp 70 ribu.
Bandingkan Surabaya-Madiun yang hanya 170 km. Tidak sampai separonya. Tarifnya Rp 150.000. Dua kali lipatnya.

Besoknya saya lewat tol yang lain lagi. Dari Islamabad ke Balakot. Baru selesai setengahnya. Harus exit di ujung jalan yang masih dikerjakan. Masuk ke jalan lama. Sebelum kota Abbottabad.
Tapi saya syukuri saja. Sekalian melihat kota yang begitu banyak sekolahnya. Termasuk pusat sekolah militer. Yang di sebuah rumah di belakang akademi militer itulah Osama Bin Laden disergap. Menjelang subuh 2 Mei 2011. Oleh tentara khusus AS yang naik dua helikopter Black Hawk. Yang terbang selama 1,5 jam dari Afganistan. Mendarat di halaman rumah itu.
Kota Abbottabad ternyata besar sekali. Juga sangat padat. Dengan rumah miskin. Sampai ke lereng-lereng gunungnya.

Melihat padatnya lereng gunung itu saya teringat kota Madellin. Saat saya ke  Colombia. Mirip sekali.
Melintasi kota Abbottabad ini kendaraan hanya bisa merayap. Di jalan aspal yang berdebu. Truk, bus, angkot, sepeda motor berebut celah.
Penat sekali. Dari ujung kota ini memerlukan waktu satu jam sendiri. Untuk ke ujung kota lainnya.
Saya membayangkan lagi lewat di Pamulang. Di Jakarta selatan. Atau sekitar bandara Pondok Cabe. Ruwet sekali.
Lebih sumpek lagi karena saya kepikiran disway. Hari itu saya belum menulis DisWay untuk besok paginya. Mobil ini terlalu bergoncang untuk menulis. Banyak lubang di jalan. Atau polisi tidur.
Selepas Abbottabad mungkin baru bisa menulis. Ternyata tidak. Jalannya penuh tikungan. Di sela-sela tebing gunung yang tinggi. Jalannya juga tidak mulus.
Inilah jalur utama menuju Kashmir. Melewati jalan bercabang di pertigaan setelah Abottabad.
Tapi saya ikuti jalan yang lurus. Menuju Balakot. Yang kalau diteruskan sampai perbatasan dengan Xinjiang, Tiongkok. Tinggal 50 km lagi dari Balakot.
Saya tidak sampai perbatasan itu. Berhenti di Balakot. Daerah yang 13 tahun lalu hancur total oleh gempa bumi. Yang penduduknya tinggal di lereng-lereng gunung berbatu. Yang puncaknya masih bersalju. Pun sampai akhir Maret ini. Di balik gunung itulah wilayah Kashmir. Yang lagi panas. Dua pesawat India ditembak jatuh.
Pesawat itu lagi mengincar satu kampung di daerah ini. Yang dianggap pusatnya ekstrimis –atau pejuang gigih– Kashmir.
Wilayah ini termasuk kaki pegunungan Himalaya. Karena itu puncak-puncaknya masih bersalju.
Penduduk setempat juga tinggal di sepanjang lembahnya. Yang di situ  mengalir sungai berbatu. Indah sekali. Salju di atas. Air jernih mengalir di bawah. Dengan udara sejuk 17 derajat.
Saya minta sopir untuk berhenti. Tidak ada restoran bagus. Tidak ada hotel bagus. Hotel-hotel hancur saat gempa. Yang sudah kembali  dibangun pun baru hotel dan restoran kelas darurat.
Saya mampir di situ. Duduk di kursi santai. Di pinggir sungai berbatu. Menghadap ke puncak bersalju. Di situlah saya menulis DisWay edisi kemarin.

Tapi saya tidak punya internet. Ufone saya tetap tidak berfungsi. Bagaimana harus kirim naskahnya?
Teman-teman Pakistan sayalah yang menolong. Memberikan akses personal hotspot.
Tahun depan daerah ini sudah tidak sulit lagi ditempuh. Tiongkok lagi membangun Motorway sepanjang 900 km. Tidak perlu terlalu berkelok. Gunung-gunung itu di tembus dengan terowongan.
Saya hanya 1 jam di Balakot. Setelah berbincang dengan mereka saya putuskan tidak bermalam di situ. Senja itu juga menuju Peshawar. Empat jam perjalanan lagi.
Kota Peshawar adalah  perbatasan Pakistan dengan Afganistan. Kebetulan sopir saya ini asli Peshawar. Bahkan sukunya Pastun. Yang menjadi suku mayoritas di Afganistan. “80 persen penduduk Peshawar suku Pastun,” katanya.
Ternyata juga sudah ada jalan tol sampai Peshawar. Itu pun sudah jam 11.00 malam. Baru tiba.
Saya lagi-lagi dibawa ke penjara. Yang tembok kusamnya tinggi. Yang di atas temboknya bergulung-gulung kawat berduri. Yang di pojok atas tembok itu ada pos jaganya. Dengan tentara bersenjata.
Pun mobil kami tidak boleh masuk. Harus parkir di luar tembok. Di pinggir jalan raya. Tas harus digeledek ke pintu gerbang. Diperiksa dua kali. Oleh barisan tentara bersenjata laras panjang.
Itulah hotel bintang lima di Peshawar. Yang di balik pintu gerbang itu ada pos jaga lagi. Dengan lubang kecil di dindingnya. Dari lubang itu muncul ujung senjata. Milik sniper yang berjaga di dalamnya.

Untuk ke loby saya melewati taman kecil. Dengan beberapa pohon agak tinggi. Di balik pohon itu ternyata juga ada tentara bersenjata.
Tapi saya tidak merasa lelah. Juga tidak merasa tertekan. Tertutup oleh banyaknya tantangan di perjalanan panjang. Juga oleh kenyataan kota Peshawar sudah bisa mulai berbenah.
Di beberapa sudut kota jalannya dilapisi aspal baru. Di sekeliling kota juga sedang dibangun jalur busway. Berupa jalan layang.

Sisa-sisa kesedihan perang memang masih terlihat. Tapi optimisme mulai muncul. Sedikit. Perang panjangnya memang terjadi di Afganistan. Tapi dampak babak belurnya memang telah menimpa sampai ke Peshawar.

Afganistan yang makan pulut. Pakistan yang tertimpa kulit nangkanya. (Dahlan Iskan)

sumber : https://radarbekasi.id/2019/03/28/motorway-murah/


Treni Bekasi :
Info Lengkap Terupdate, Trending Topik Bekasi, Berita Bekasi, Informasi Bekasi

Rabu, 27 Maret 2019

TKK Boleh jadi PTPS

TKK Boleh jadi PTPS
Sejumlah pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK), ikut apel di Kantor Pemerintah Kota
TKK Boleh jadi PTPS – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bekasi akan melibatkan ribuan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dari lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk menjadi Petugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada Pemilu 2019 mendatang.
Pengajuan tersebut sesuai dengan surat dari Ketua Bawaslu Kota Bekasi bernomor 068/K.Bawaslu.JB.21/PM.00.02/III/2019 tertangal 21 Maret 2019, kemudian dijawab oleh surat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi nomor 800/2375/BKPPD. PKA tertanggal 22 Maret 2019 dengan perihal Pegawai TKK sebagai PTPS.
Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Tomy Suswanto mengatakan, bahwa perekrutan TKK di lingkungan Pemkot Bekasi untuk menjadi PTPS pada pemilu 2019, tidak ada yang salah.
“Pemerintah memiliki kewajiban dalam membantu penyelenggaraan pemilu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 432 Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam kaitan ini, masyarakat jangan berpandangan negatif tentang perekrutan TKK menjadi PTPS,” tuturnya kepada Radar Bekasi, Senin (25/3).
Ia menjelaskan, perekrutan TKK di lingkungan Pemkot Bekasi menjadi PTPS,  lantaran kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM).

“Ini bukan kami saja, namun Bawaslu di daerah lain juga kekurangan SDM di TPS. DPR RI juga sudah menyerukan agar Bawaslu mengoptimalkan proses rekrutmen untuk pemilu tahun ini. Berbeda dengan periode sebelumnya, saat itu pemilu belum dilakukan serentak dan tidak diharuskan ada satu pengawas Bawaslu di TPS,” ucap Tommy.
Oleh karena itu, terkait hal tersebut, Bawaslu Kota Bekasi mengoptimalkan kinerjanya atas dasar Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 434 mengenai peranan pemerintah dan pemerintah daerah ayat 1.
“Demi kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara pemilu, maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberi bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ayat 2 huruf g kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilu, sehingga kami meminta Pemkot Bekasi melalui TKK untuk menjadi PTPS,” terangnya. Lanjut dia, dari 1.895 TKK di lingkungan Pemkot Bekasi yang diusulkan Bawaslu, hanya 40 persen yang memenuhi syarat.

“Setelah kami melakukan serangkaian tes, seperti wawancara dan verifikasi berkas, kemungkinan hanya 40 persen yang lolos sebagai PTPS. Untuk kekurangannya, kami akan memaksimalkan instrumen yang dimiliki dalam mencari calon pengawas baru, yakni dengan syarat menjadi PTPS minimal usia 25 tahun dan domilisi berada di lingkungan yang sama sesuai TPS tersebut,” beber Tommy.

Sementara itu, mantan Wakil Wali Kota Bekasi, Ahmad Syaikhu menyampaikan, seharusnya TKK di posisikan sama seperti halnya Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Seharusnya yang dilibatkan menjadi PTPS diutamakan bukan dari pegawai pemerintahan,” imbuh Syaikhu. Dia menilai, sebenarnya TKK itu tidak boleh dilibatkan sebagai PTPS, karena sudah hampir sama dengan ASN. “Menurut pandangan saya itu salah,” tandas Syaikhu.

sumber : https://radarbekasi.id/2019/03/26/tkk-boleh-jadi-ptps/


Treni Bekasi :
Info Lengkap Terupdate, Trending Topik Bekasi, Berita Bekasi, Informasi Bekasi

Gaji PPPK Belum Jelas

Besok Hasil Tes PPPK
Illustrasi : Pegawai PPPK
Gaji PPPK Belum Jelas – Pemerintah Kota Bekasi, hingga saat ini belum bisa menentukan anggaran untuk memberikan gaji kepada 834 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pasalnya, sampai sekarang masih menunggu hasil dari panitia seleksi nasional.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Sopandi Budiman mengatakan pengalokasian gaji PPPK dilingkungan pemerintah Kota Bekasi akan dilakukan setelah pengumuman seleksi sudah keluar dan siap untuk pengangkatan PPPK.
“Tentang berapa jumlahnya, besarannya berapa kan kita belum dapat jumlah dari BKPPD nih yang memproses. Nanti kalau itu sudah selesai kan harus ada penyediaan dananya, pergeseran dananya,” katanya, Senin (25/3).
Ia mengatakan proses pemberian gaji terhadap PPPK ini diberikan sejak mulai bekerja di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Gaji PPPK ini dikatakan oleh Sopandi akan dialokasikan dari keuangan daerah sesuai dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Terkait dengan pos alokasi gaji PPPK ini berbeda dengan pos gaji yang diperuntukkan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Tenaga Kerja Kontrak (TKK), meskipun PPPK ini hampir sama dengan PNS hanya saja tidak mendapatkan dana pensiun.

“Kalau diangkat misalkan bulan Juli, nah itu kan kita penganggarannya di perubahan. Makanya ini yang memang harus mengikuti nanti kebijakannya seperti apa pengannggarannya harus mengikuti karena itu kan berkaitan dengan pertanggung jawaban,” imbuhnya
Mengenai besaran gaji yang akan didapatkan oleh PPPK, Sopandi belum memastikan berapa besaran gaji yang akan diberikan maupun dialokasikan untuk PPPK. “Untuk gajinya belum bisa dipastikan, karena kita melihat anggaran daerah juga,”imbuhnya.

Sementara itu, pengumuman kelulusan tes PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dari honorer K2 belum juga dilakukan. Penyebabnya, dari 370 pemda yang melakukan tes PPPK, baru 294 siap mengalokasikan dana gaji. Selebihnya masih kebingungan mencari sumber pendanaan.
“Berhubung masih ada daerah yang sulit membayar gaji PPPK, saya dan Menkeu langsung membahas bagaimana solusinya. Solusinya sudah ada tinggal direalisasikan,” kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, Syafruddin, belum lama ini.
Yang membuat mantan Wakapolri ini lega, Menkeu Sri Mulyani bersedia menambah Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah yang kekurangan fiskal tapi sudah terlanjur melakukan tes PPPK. Hanya, DAU ini tidak bisa ditransfer dalam triwulan pertama.

“Sudah diberikan lampu hijau, ditransfer triwulan berikutnya. Jadi daerah bisa menggaji PPPK,” ucapnya. Dia menambahkan, kebijakan ini diambil pemerintah untuk menyelesaikan masalah honorer K2. Semua honorer harus punya status jelas. Apakah PPPK atau PNS.  “Dua-duanya sama saja kok. Sama-sama Aparatur Sipil Negara (ASN). Jadi enggak usah dipersoalkan mengenai tidak ada pensiun,” tandasnya

sumber : https://radarbekasi.id/2019/03/26/gaji-pppk-belum-jelas/


Treni Bekasi :
Info Lengkap Terupdate, Trending Topik Bekasi, Berita Bekasi, Informasi Bekasi

Serapan Anggaran OPD Minim , Forum BPD Minta Sekda Mundur

Ketua Forum BPD Kabupaten Bekasi
Forum BPD Minta Sekda Mundur, Forum Badan Permusyawaratan Desa atau F-BPD yang dikomandoi Zuli Zulkifli mengkritik kinerja Sekda Kabupaten Bekasi, Uju. Pasalnya, kinerja Sekda menjadi biang keladi minimnya penyerapan anggaran dibeberapa Organisasi Perangkat Daerah
(OPD)
“Sekertaris Daerah (Sekda) selama ini kerjanya ngapain saja, kok sampai OPD minim sekali penyerapan anggaran. Kalau saran saya sebaiknya Sekda mundur,” tegas Zuli

Menurutnya, minimnya penyerapan anggaran oleh OPD tidak lepas dari kinerja Sekda. Zuli menuding, Sekda Udju tidak maksimal berkoordinasi dengan dinas terkait agar menyerap anggaran dengan baik. Dia juga meminta agar Sekda mendorong kinerja OPD agar bisa maksimal.
"Imbasnya, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas nihil sama sekali. Jadi dinas tidak bekerja sama sekali karena tidak ada serapan anggaran, yang ada Kabupten Bekasi setiap tahunnya sisakan Silpa, apalagi tahun ini sudah masuk akhir bulan Maret saja belum ada serapan anggaran, mau bagaimana pembangunan di Kabupaten Bekasi,” jelasnya.

Makanya, F-BPD meminta agar Sekda Udju lebih baik mengundurkan diri saja dari jabatannya. Dia juga meminta agar Sekda diisi oleh orang yang memiliki integritas terhadap pembangunan Kabupaten Bekasi yng lebih baik.

“Kalau alasan takut atau hati-hati terhadap KPK, ya kalau penyerapan anggaran dilakukan dengan baik dan benar, masa main tangkap-tangkap saja. Kalau alasannya takut ya sudah mundur saja,” tandasnya.


Treni Bekasi :
Info Lengkap Terupdate, Trending Topik Bekasi, Berita Bekasi, Informasi Bekasi

Jumat, 22 Maret 2019

Mendaki Gunung versi Kaum Hawa

Mendaki Gunung versi Kaum Hawa
Ganesti Rahayu
Mendaki Gunung versi Kaum Hawa – Mendaki Gunung tengah ramai dilakukan remaja Cikarang, begitu juga dengan komunitas pendaki asal Kota Bekasi dan Jakarta. Olahraga ekstrem ini sangat berkaitan erat dengan kekauatan fisik yang harus ekstra prima.

Jangan salah, selain pria, mendaki gunung juga sudah dilakukan oleh kaum hawa (perempuan).
Salah satunya, Ganesti Rahayu (23). Berangkat dari hobi seorang teman dekatnya, Citra Ardiyaba (23) (Pendaki senior asal Jakarta Barat), Ganesti asal Cikarang Selatan ini mulai rutin menjajaki tiap gunung di Jawa Barat.

Menurutnya, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan bagi para pendaki putri. Khsususnya, yang belum mengenal betul mengenai alam dan pegunungan.
Tidak sedikit yang minim pengerahuan tentang alam, sehingga membuat pendaki mengalami hal yang buruk.
“Paling banyak pendaki pemula tidak memperhatikan kekuatan fisik, dan memaksakan kehendak. Padahal, ini jangan dianggap sepele bro,” ujar perempuan yang sempat menjajaki Rinjaji itu kepada Radar Bekasi, Kamis (7/3).
Minimal, kata dia, sebelum menentukan lokasi pendakian. Kemampuan dan daya tahan tubuh di uji dengan latihan fisik minimal dua sampai tiga kali dalam seminggu.
Bisa dengan lari, jalan santai dengan waktu gak biasa, situp, pus up. Barang barang bawaanpun, harus benar benar dibutuhkan.
“Buat cewe, ada yang gak kalah penting lagi, yaitu tisu basah, tisu kering,” ucapnya.
Dalam berpakaian juga mesti diperhatikan. Lantaran tak sedikit, perempuan mendaki dengan jeans model ketat.

Jujur aja, kostum kayak gitu akan menyulitkan langkah saat melakukan pendakian. Juga akan sangata terasa tidak nyaman.

“Minimal pake celana gunung deh. Gak ada lagi. Baju fanel,” tutup Ganesti.

sumber : https://radarbekasi.id/2019/03/08/mendaki-gunung-versi-kaum-hawa/


Treni Bekasi :
Info Lengkap Terupdate, Trending Topik Bekasi, Berita Bekasi, Informasi Bekasi

jembatan cipamingkis cibarusah kembali rusak

Jembatan Cipamingkis cibarusah kembali rusak
jembatan cipamingkis cibarusah kembali rusak - Baru sebulan di perbaiki, jembatan cipamingkis cibarusah kembali rusak Warga Cibarusah sesalkan Pemerintah Daerah (Pemda) Bekasi asal-asalan dalam memperbaiki Ruas jalan menuju jembatan Cipamingkis. Pasalnya jembatan yang belum lama diperbaiki oleh Pemda tersebut kembali amblas sehingga pengendara hanya bisa melewati dengan satu bahu jalan.

" Lagi dan lagi, setelah diperbaiki jembatan Cipamingkis Kecamatan Cibarusah kembali longsor. Beberapa hari hujan membuat coran jalan ke jembatan kembali ambruk," ucap Edo kepada Awak.Media (10/03/2019).

Dia mengatakan jalan tersebut awalnya hanya mengalami retak namun tidak lama dari itu terjadi kembali longsor dijalan tersebut. Menurut pengakuannya kontur tanah di jembatan Cipamingkis  memang rawan longsor.

"Iya, menyebabkan pergerakan tanah dan area sekitar jembatan memang rawan longsor," katanya
Dia mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi pemborong yang menangani perbaikan jembatan tersebut. Sebab jembatan yang baru saja diperbaiki kembali mengalami longsor kembali.
" Untuk pemerintah, agar dapat mengevaluasi yang menangani longsor sebelumnya, karena baru selesai pengerjaan sudah ambruk lagi," tutupnya.


Treni Bekasi :
Info Lengkap Terupdate, Trending Topik Bekasi, Berita Bekasi, Informasi Bekasi

Rabu, 20 Maret 2019

Ayo Perangi Hoaks

Perangi Hoax
DISKUSI : Akademisi dari Unisma Rahmat Nuryono (kiri), Pimpinan Redaksi Radar Bekasi Zaenal Arifin (tengah), dan Ketua Bawaslu Kota Bekasi Tommy Suswanto (kanan) saat diskusi seminar tentang mewujudkan media yang independent dan netral dalam upaya menangkal berita hoax jelang pemilu serentak 2019 di Kota Bekasi di Kampus Unisma
Ayo Perangi Hoaks – Media diminta untuk dapat mengantisipasi berita bohong atau hoaks  yang menjamur jelang pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019. Pasalnya, media dinilai memiliki peran besar untuk memerangi kabar bohong yang beredar dimasyarakat melalui media social.
Hal ini menjadi tema diskusi dalam seminar daerah yang diaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (Himawan) Fakulas Ilmu Sosial Ilmu Politik (Fisip) Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi, kemarin. Mahasiswa menilai bahwa kemajuan ilmu dan tehnologi tidak hanya memberkan dampak positif bagi kehidupan manusia namun juga menciptakan dampak negativ.
Maraknya berita bohong dewasa ini dinilai menggiring pembaca untuk menciptakan opini negativ, fitnah dan menebar kebencian ditengah masyarakat. Salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut, Pimpinan Redaksi Radar Bekasi, Zainal Arifin menuturkan, berita bohong muncul di media sosia. Sementara untuk media pada umumnya sulit untuk dimasuki berita-berita bohong.
Zaenal juga menyampaikan perlunya peran serta media dalam menanggulangi berita bohong, pasalnya media ini memiliki peran vital dimana ia bisa berfungsi untuk memecah belah bangsa jika berita yang
disajikan merupakan berita bohong yang dapat memprofokasi masyarakat.
“Media sangat bertanggung jawab terhadap pembaca, kalau tidak dilakukan pengetatan maka akan membuat kacau. Media berpotensi memecah belah bangsa. Ayo masyarakat Kota Bekasi kita perangi Hoaks,” katanya, Selasa (19/3).
Sementara itu Kepala Program Studi (Kaprodi) Ilmu Administrasi Negara fakultas Fisip Unisma Bekasi, Adi Susila mengatakan bahwa tema yang diusung dalam seminar daerah tersebut sangat relevan dengan permasalahan yang saat ini dihadapi oleh masyarakat.
Ia melihat berita bohong kerap menghantui masyarakat menjelang pemilu serentak terutama pada pemilihan presiden dan wakil presiden. “Dari sisi topiknya saya lihat memang relevan banget ya, menjelang pemilu dan salah satu problem kita saat ini adalah isu hoax itu,” katanya.

Berita bohong yang dinilai Adi menarik perhatian masyarakat. Dia berharap tidak sampai menimbulkan kegaduhan dan menimbulkan korban ditengah-tengah masyarakat. Dia meminta kepada media untuk menjawab pertanyaan bagaimana untuk menanggulangi berita bohong tersebut.
Menyoroti sedikit terkait dengan pemilihan umum tahun 2019 ini, menurutnya masyarakat seolah terbagi kedalam dua kubu. Sampai saat ini dia masih mengamati apakah terbelahnya masyrakat menjadi dua kubu ini adalah buah dari kabar bohong yang beredar atau memeng dipola menjadi dua kubu.
“Mungkin bukan dari hoaks nya dulu ya, saya nggak tahu ini karena calonnya cuma dua sehingga masyarakatnya terpolarisasi menjadi dua kubu, masing-masing dua kubu itu saya kira banyak relawannya entah simpatisannya gitu yang kemudian membanjiri dengan hoaks. Nah duluan
mana ini terpolarisasi menjadi dua kemudian ada hoax atau hoax dulu kemudian terpolarisasi menjadi dua,” terangnya.

Sementara itu, ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi Tomy Suawanto mengapresiasi partisipasi yang ditunjukkan oleh mahasiswa untuk ikut mengambil peran dalam proses pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 2019 ini.
Menurutnya seminar ini merupakan bagian dari usaha mahasiswa untuk menciptakan literasi pemilih melalui diskusi baik mengenai tahapan pemilu, proses penyelenggaraan pemilu maupun atmosfir peserta pemilu.
“Kita juga bawaslu kota bekasi mengaja kepada ade-ade untuk mencptakan pesta demokrasi di Kota Bekasi ini bisa good demokrasi dan clean demokrasi melalui partisipasi aktif parlementer yang diisi oleh ade-ade mahasiswa yang memang memiliki literasi, yang memang memiliki sisi akademisi sehingga pelaksanaan itu bisa terwujud di Kota Bekasi,” ungkapnya.

sumber : https://radarbekasi.id/2019/03/20/ayo-perangi-hoaks/


Treni Bekasi :
Info Lengkap Terupdate, Trending Topik Bekasi, Berita Bekasi, Informasi Bekasi

Selasa, 19 Maret 2019

Cabor Menanti Jalannya Program PPOPD

Cabor Menanti Jalannya Program PPOPD
Sejumlah atlet panjat tebing Kabupaten Bekasi tengah menjalani latihan. Cabor menanti jalannya program PPOPD.
Cabor Menanti Jalannya Program PPOPD – Sejumlah Cabang Olahraga (cabor) di Kabupaten Bekasi menanti jalannya program Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Daerah (PPOPD). Pasalnya, cabor yang sudah diverifikasi belum sepenuhnya berjalan dalam proses binaan atlet.

Ketua Umum Persatuan Takraw Seluruh Indonesia (PSTI) Kabupaten Bekasi, Adi Maryadi mengakui, takraw menjadi salah satu cabor yang masuk PPOPD. Meskipun demikian, atlet yang sudah direkrut belum memiliki jadwal untuk menjalani latihan.
“Setahu saya dinas tidak melibatkan pasti secara langsung cabor, tapi melibatkan guru saja. Saya sendiri sudah dengar kalau takraw masuk PPOPD,” ujar Adi kepada Radar Bekasi, Minggu (17/3).
Baginya, atlet binaan menjadi tumpuan dalam perkembangan atlet takraw kedepan. Ia menilai, menjaring atlet takraw akan lebih efektif bila program PPOPD berjalan.
“Kita pasti support. Namun, kita belum tahu persis atlet dan dimana binaan berjalan,” katanya.
Hal senada diungkapkan Ketua Umum Cabor Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Kabupaten Bekasi, Evan Prabowo. Menurut dia, tenis meja sudah masuk binaan sejak 2018 bersama dengan cabor lainnya.
Namun, perkembangan dan jalannya program binaan masih belum terlihat. Begitupun, dengan lokasi binaan yang dilakukan.
“Saya enggak dilibatkan dari awal juga. Memang semuanya guru yang memberikan latihan dan binaan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Olahraga pada Disbudpora Kabupaten Bekasi, Asan Asari mengatakan, wewenang sepenuhnya program PPOPD ada di pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Wibawa Mukti.

“Langsung saja ke bagian UPTD Wibawa Mukti,” imbuhnya.
Sedangkan, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Disbudpora Kabupaten Bekasi, Deny Rusnandi menegaskan, sarana dan prasarana mestinya sudah memadai.
Menurut dia, ada lima Cabor yang belum melakukan pembinaan. Yakni sepak takraw, renang, atletik, silat dan taekwondo. “Pembinaannya baru akan dilaksanakan tahun ini karena tahun kemarin baru dilaksanakan penjaringannya,” tukasnya.

Adapun cabor yang sudah melakukan pembinaan yakni sepak bola, basket, tenis meja, dan bola voli. Ada lima Cabor yang akan masuk ke program ini, yakni futsal, karate, panjat tebing, angkat besi, dan gulat.

sumber : https://radarbekasi.id/2019/03/18/cabor-menanti-jalannya-program-ppopd/


Treni Bekasi :
Info Lengkap Terupdate, Trending Topik Bekasi, Berita Bekasi, Informasi Bekasi

Buang Sampah ke TPST Bantargebang

Buang Sampah ke TPST Bantargebang
Sejumlah pemulung di bantaran Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL) Desa Sumberjaya
Buang Sampah ke TPST Bantargebang – Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana akan membuang sampah diwilayahnya ke TPST Bantargebang, Kota Bekasi. Sejauh ini, koordinasi ke Pemprov DKI Jakarta sebagai pengelola TPST tersebut pun telah dilakukan.
Keputusan itu diambil Pemkab Bekasi lantaran TPA Burangkeng masih ditutup oleh warga sekitar sejak Senin (4/3). Hal itu menyebabkan menjamurnya tumpukkan sampah di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi.

Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Dodi Agus Suprianto menuturkan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta terkait dengan TPA Bantargebang. Supaya, sampah yang ada di Kabupaten Bekasi bisa diangkut.
“Pada intinya, TPA Bantargebang mempersilahkan sampah kita (Kabupaten Bekasi) dibuang kesana, dengan catatan dibuat MoU dulu antar Pemda Bekasi dengan DKI,” kata Dodi saat dihubungi, Sabtu (16/3).
“Tapi kita tunggu besok, bisa dibuka apa tidak TPA Burangkeng,” sambungnya.
Menurutnya, surat kerjasama tersebut sudah selesai dibuat dan akan diberikan kepada Plt Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja untuk ditandatangani.
“Dalam waktu dekat Senin (18/3) (hari ini) kita akan berkirim surat ke DKI untuk kerjasama ini. Ini hanya buat sementara saja, karena dalam keadaan darurat. Mudah – mudahan DKI bisa memalumi. Diusahakan sampah bisa terangkut, karena pejabat di Bantargebang juga menyarankan seperti itu,” jelasnya.

Diakuinya, berbagai upaya sudah dilakukan agar warga dapat membuka TPA Burangkeng. Bahkan, pihaknya sudah menjajikan ADD Desa Burangkeng akan dinaikan sebagai pengganti kompensasi uang bau yang tidak bisa diberikan.

Namun, perwakilan kepala dan warga Desa Burangkeng tetap meminta uang kompensasi. Padahal, bedasarkan peraturan yang ada, kompensasi beruapa uang tidak bisa diberikan.
“Karena uang kompensasi tidak bisa diberikan, penggantinya ADD Desa Burangkeng akan dinaikan. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada tanggapan yang baik dari perwakilan warga Burangkeng,” ujarnya.

Sementara itu, Asda III Kabupaten Bekasi, Suhup tidak menjawab saat dihubungi melalui telpon terkait dengan rencana untuk membuka TPA Burangkeng yang bakal dilaksanakan jika warga tetap menutupnya.
Sebelumya diberitakan, Pemkab Bekasi juga batal untuk membuka TPA yang sudah 12 hari ditutup warga sampai dengan Jumat (15/3) lalu. Alasannya, karena Pemkab Bekasi masih melakukan pendekatan secara persuasif kepada warga melalui Kepala Desa Burangkeng, Nemin.
Asda III Setda Pemkab Bekasi, Suhup mengaku telah berdialog dengan Nemin untuk membahas perihal TPA Burangkeng. Dan keputusan rapat, kepala desa diberikan kesempatan untuk memberikan pengertian kepada warga, agar TPA Burangkeng bisa dibuka.
“Hari ini memang opsi terakhir, kita sampaikan kepala desa, agar warga mau membuka TPA. Nanti kepala desa akan menyampaikan kepada warganya,” ujanya.
Pihaknya belum dapat memastikan kapan TPA Burangkeng bakal dibuka. Karena, menunggu laporan dari kepala desa setempat.

“Kita hanya menghindari semaksimal mungkin konflik, pada akhirnya tetap kita buka. Tapi kita belum bisa memastikan kapan dibukanya. Antara Sabtu, Minggu, dan Senin. Itu pengin kita,” katanya.

Berbeda dengan Suhup, Kepala Desa Burangkeng, Nemin menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan dari pertemuan yang dilakukan bersama dengan pihak Pemkab Bekasi.
Mengenai pernyataan Pemda mengenai kepala desa harus memberikan pengertian kepada warga, Nemin mengaku tidak bisa. Karena, menurut dia, persoalan ini merupakan kewenangan Pemkab Bekasi.
“Kalau saya enggak bisa lerai warga, yang ada nanti saya dituntut oleh warga, karena tidak bisa menyampaikan aspirasi warga Desa Burangkeng. Takutnya nanti kalau saya ikut campur terlalu jauh, yang ada saya jadi bulan-bulanan masa,” ujarnya.

Sumber : https://radarbekasi.id/2019/03/18/hadirkan-bale-pajak-di-sejumlah-titik/


Treni Bekasi :
Info Lengkap Terupdate, Trending Topik Bekasi, Berita Bekasi, Informasi Bekasi

Ratusan TKK Diputus Kontrak

Terpaksa Pinjam Uang Ke Tetangga
Pegawai Tenaga Kerja Kontrak
Ratusan TKK Diputus Kontrak – Sejumlah Pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Bekasi mulai dikurangi pada awal tahun ini. Puluhan TKK di putus kontrak kerjanya dikarenakan tidak disiplin. Bulan Maret 2019 ini sekitar 141 TKK Damkar di pindah tugaskan kesejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 42 TKK di tugaskan di sejumlah Puskesmas dan 99 TKK di pindah ke Kantor Kecamatan.

Hal tersebut dikarenakan OPD yang ada mengalami kekurangan Pegawai karena TKK di Damkar memiliki kelebihan Pegawai sehingga TKK di pindah tugaskan untuk membantu OPD yang membutuhkan Pegawai.
“Memang kita pindah tugaskan pegawai kita ada yang di Puskesmas dan Kantor Kecamatan total sampai saat ini 141 pegawai yang sudah kita pindahkan,” Kata Kepala Damkar Kota Bekasi, Aceng Solahudin , kemarin Minggu (17/3).
Sebelumnya, kata Aceng, ada 72 pegawai Damkar yang di seleksi untuk di tugaskan di Puskesmas tetapi yang berhasil lolos atau lulus sebanyak 42 orang sehingga untuk di puskesmas yang berhasil 42 orang.
Kalau untuk 99 TKK Damkar itu memang di butuhkan di 12 Kecamatan, karena mereka kekurangan dan kita punya cukup pegawai sehingga kita pindahkan mereka untuk di tugaskan ke Kecamatan yang membutuhkan pegawai. “Mereka yang saya pindahkan itu memang kebutuhan OPD, ya kalau OPD minta di kurang pegawai ya bisa dikurang,” ucapnya.

“Saya pikir pemindahan TKK yang ada di Damkan bukan karena Overload, tapi mereka akan sangat dibutuhkan kalau menjadi petugas Pamor,” tambahnya.

Menurutnya, TKK Damkar yang di pindahkan ke Puskesmas dan Kecamatan itu TKK Damkar kebanyakan dari staff dan ada 1 Danru Damkar yang kita pindahkan karena memiliki latar belakang pendidikan Serjana Manajemen dan Akutansi.

“Meskipun 1 Danru ada yang pindah dan berhasil lulus dan saya punya prinsip begini bekerja dimana saja sama saja lah ya. Dan mungkin ini kan menjadi pengalaman baru. selain itu, pemindahan ini bukan karena mereka kurang disiplin mungkin akan pindah ke OPD lain itu adalah hal biasa,” tandasnya.

sumber : https://radarbekasi.id/2019/03/18/ratusan-tkk-diputus-kontrak/


Treni Bekasi :
Info Lengkap Terupdate, Trending Topik Bekasi, Berita Bekasi, Informasi Bekasi

Jumat, 15 Maret 2019

600 Kuota Pelatihan di BLKK Agus Salim

600 Kuota Pelatihan di BLKK Agus Salim
Pelatihan BLKK Agus Salim
600 Kuota Pelatihan di BLKK Agus Salim Selain pelatihan kerja dan sertifikasi di Balai Besar Latihan Kerja (BBLK) Cevest di Jalan Guntur, Pemerintah Kota Bekasi juga memiliki kuota pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Kompetensi (BLKK) Jalan Agus Salim No 206, Bekasi Timur.
“Kita punya 600 kuota di BLKK Jalan Agus Salim, Bekasi Timur yang berada di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Jabar,” kata Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi, Sudirman, Selasa (5/3).
Hampir sama dengan pelatihan kerja di BBLK Cevest, pelatihan kerja di BLKK Agus Salim juga meliputi banyak program pelatihan.

Program pelatihan terdiri dari kejuruan welding atau las, kejuruan otomotif, kejuruan manufaktur, kejuruan listrik, kejuruan elektronika, kejuruan refrigeration, dan garmen apparel.
“Kemudian ada kejuruan TIK untuk pemrograman web-practical office,” jelas Sudirman.
Menurutnya, tahun 2019 ini masyarakat Kota Bekasi memiliki kesempatan besar dalam meningkatkan kompetensi kerja. Apalagi, pelatihan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya.

Dengan meningkatnya kompetensi, maka peserta pelatihan kerja dan sertifikasi memiliki daya saing yang tinggi.

“Tenaga pelatihnya itu adalah instruktur BLKK yang berpengalaman, sesuai bidang kejuruan. Jadi dapat dipastikan peserta pelatihan mendapatkan ilmu yang mereja butuhkan,” pungkasnya

sumber : https://radarbekasi.id/2019/03/06/600-kuota-pelatihan-di-blkk-agus-salim/


Treni Bekasi :
Info Lengkap Terupdate, Trending Topik Bekasi, Berita Bekasi, Informasi Bekasi

Dewan Usul Bekasi Pisah dari Jabar

Dewan Usul Bekasi ‘Pisah’ dari Jabar
Sejumlah pengendara bermotor melewati jalan berlubang di jalur Cikarang
Dewan Usul Bekasi Pisah dari Jabar – Rasanya ingin ‘pisah dari Provinsi Jawa Barat’ (Jabar). Itulah kalimat yang dilontarkan Anggota Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Kardin saat dimintai komentar masih banyaknya jalan Provinsi yang rusak parah.
“Saking kesalnya, saya pengen pidah aja dari Bekasi,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kabuppaten Bekasi ini, Kamis (7/3).
Ia mencontohkan, jalur Cikarang- Cibarusah yang merupakan jalan provinsi, dan sebelumnya ditargetkan rampung tahun 2019, tak kunjung dikerjakan. Sebab, di wilayah tersebut volume kendaraan tinggi saat pagi dan sore hari.

“Sebelumnya sudah ada kabar pembebasan lahan di beberapa ruas jalan yang diperlukan untuk perluasan. Saya sudah dengar dan sampaikan agar segera dibangun,” tuturnya.
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, Jalan Cikarang- Cibarusah merupakan satu jalur dan menghubungkan tiga kecamatan sekaligus, yakni Cikarang Selatan, Serang Baru Hingga Cibarusah.
Kardin mengakui, bahwa ada banyak karyawan pabrik dari Kabupaten Bogor melewati jalur tersebut. Setiap pagi dan sore, jalur satu kendaraan penuh, sekarang rusak parah juga.

“Kondisinya sangat memprihatinkan dan cukup menggaggu,” beber Kardin.
Sebelumnya,  Camat Cikarang Selatan, Sopyan Hadi menuturkan, masalah jalan rusak di wilayah itu memang sudah sejak lama dan telah diusulkan. Namun hingga saat ini tak kunjung terealisasi.
“Memang jalan yang rusak lubangnya cukup besar, apalagi kalau hujan, air menggenang, dan pengendara sepeda motor kerap terjatuh,” ujar Hadi.

Menurut Hadi, harusnya pelebaran jalan mulai dilakukan, karena pembebasan lahan sudah beres.
“Ini mah ada perbaikan cuma sedikit doang, kami juga tidak suka melihatnya. Kalau perbaikan itu harusnya semua atau total,” saran Hadi.

Mantan Camat Tambun Utara tersebut menambahkan, sudah meminta Dinas PUPR Kabupaten Bekasi dan Anggota DPRD Jawa Barat, untuk segera mendorong agar jalan tersebut diperbaiki, karena  sudah bertahun-tahun dikeluhkan masyarakat.

sumber : https://radarbekasi.id/2019/03/08/dewan-usul-bekasi-pisah-dari-jabar/




Treni Bekasi :
Info Lengkap Terupdate, Trending Topik Bekasi, Berita Bekasi, Informasi Bekasi

Jumat, 08 Maret 2019

Dorong jadi Kota Kreatif

Dorong jadi Kota Kreatif
Penghobi olahraga skateboard menunjukan aksinya di Taman Tugu Skatepark, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan
Dorong jadi Kota Kreatif – Kota Bekasi saat ini digadang-gadang menjadi Kota kreatif. Pasalnya, Kota dengan 12 kecamatan ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan kota kreatif. Demikian ditegaskan Sekertaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi,Eka Hidayat usai menerima tim assessment Provinsi Jawa Barat, belum lama ini.

Menurutnya, kedatangan tim assessment guna mengkaji dan menggali potensi KotaBekasi untuk dipilih sebagai salah satu kota kreatif di Jawa Barat.”Ya, saat ini sedang digali potensi yang ada di kota Bekasi untuk menjadikan kota kreatif,”tegasnya.

Hasil dari assessment yang dilakukan selama dua hari tersebut, Eka mengaku belum mengetahui. Ia mencontohkan peranan yang coba untuk difokuskan dalam mendorong kota Bekasi sebagai kota yang Kreatif yakni dengan mensinergikan beberapa aspek.
Pengrajin boneka yang terdapat di kota Bekasi selama ini dinilai belum mampu untuk emnunjuk kan nilai kreatif terkait engan hasil produksinya. Mereka dinilai masih belum mampu menciptakan nilai kreatif tersebut melalui design boneka yang dihasilkan.
Maka sinergisitas antara pengusaha boneka tersebut dengan komunitas-komunitas yang ada di Kota Bekasi seperti komunitas design dibutuhkan guna menambah nilai kreatif dalam produk yang dihasilkan.
Saat ditanya mengenai gedung kreatif center yang akan dibangun dilapangan multiguna, ia mengakumenjadisalah satu komponen yang dibahas. Eka mengaku bahwa pembangunan gedung kreatifcentre tersebut sudah masuk dalam set plan pembangunan provinsi JawaBarat tahun 2019 ini.
“Ini adalah bagaimana mengisi gedung itu dengan aktivitas-aktivitasyang kreatif, jangan sampai ntar gedungnya dibangun tidak adaaktifitas, itu kan harus diisi dengan aktifitas-aktifitas kreatif
bukan hanya diisi dengan orang tapi isinya adalah aktifitas-aktifitaskreatif,” terangnya.

Sementara itu,  Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) KotaBekasi, Tedi Hafni Tresnadi megatakan dalam pembangunan gedung kreatifitas pemuda tersebut Kota  Bekasi mendapatkan bantuan sebesarRp9,5 Milyar dari pemerintah Provinsi  Jawa Barat.

“Makanya ada opsi dalam kegiatan gedung kreatif centre yang ada diKota Bandung seperti itu, dednya sekarang sudah ini, mungkin segeralah dilakukan pelelangannya, nanti untuk pelelangannya yang melaksanakan pertama kan tim provinsi kemudian nanti akan diserahkan
ke disperkimtan untuk pelaksanaan pekerjaannya,” katanya.

Didalam gedung yang akan dibangun di kawasan lapangan multiguna Bekasi ini, akan dipergunakan untuk melatih keratifitas pemuda dalam halperfilman, photography, keterampilan digital dan sebagainya.

Sumber :https://radarbekasi.id/2019/03/08/dorong-jadi-kota-kreatif/


Treni Bekasi :
Info Lengkap Terupdate, Trending Topik Bekasi, Berita Bekasi, Informasi Bekasi

Selasa, 26 Februari 2019

Sirkuit BMX di Tambun Tak Memadai

Sirkuit BMX di Tambun Tak Memadai
sirkuit BMX di tambun
Sirkuit BMX di Tambun Tak Memadai - SIRKUIT BMX yang berada di Grand Wisata, Tambun Selatan dalam tak digunakan setahun terakhir.

Sejumlah fasilitas rusak dan terkesan tak terawat. Tempat itu menjadi tempat anak-anak nongkrong dan bermain.

Tepat di tepan sirkuit sepeda itu berdiri bangunan tiga lantai dengan cat tembok merah dan krem.
“Kalau kata pengembang, bangunan buat SD dan sirkuit enggak kepakai lagi,” kata seorang pedagang Randi Aryanto (43).

Warga lain, Ahmad Tahmadi, membenarkan tidak ada aktivitas itu dalam kurun waktu 12 bulan.
Sementara itu Plt. Ketua Umum Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI) Ahmad Khumaidi menyatakan pihaknya memerlukan sirkuit baru.

“Di sana bahaya, atlet bisa nabrak tembok,” katanya.
Sedangkan Kabid Sarana dan Prasarana Disbudpora Kabupaten Bekasi Deny Rusnandi mengakui ada bangunan di dekat sirkuit BMX itu.

“Saya no comment dulu soal ini. Benar, sarana latihan sepeda sudah terganggu,” katanya.

sumber : https://bekasi.pojoksatu.id/baca/sirkuit-bmx-di-tambun-tak-memadai-lagi


Treni Bekasi :
Info Lengkap Terupdate, Trending Topik Bekasi, Berita Bekasi, Informasi Bekasi

Fokus Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi, Pemkab Bekasi Perbaiki Jalan di Babelan dan Bangun Pedestrian

Fokus Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi, Pemkab Bekasi Perbaiki Jalan di Babelan dan Bangun Pedestrian
Plt Bupati Bekasi
Fokus Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja meninjau kondisi infrastruktur di Kecamatan Babelan, Senin (25/2/2019). Kegiatan itu ia lakukan usai memimpin apel pagi di kecamatan tersebut.

Didampingi camat, kepala desa dan unsur Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Eka melihat keadaan jalan raya Babelan. Mulai dari perbatasan dengan Kota Bekasi hingga akses jalan menuju Desa Bunibakti.
Eka mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bekasi saat ini fokus mengembangkan infrastruktur.
“Termasuk wilayah utara Kabupaten Bekasi yang mencakup Kecamatan Babelan, Tarumajaya, Muaragembong dan Cabangbungin. Di Babelan kita fokus di Jalan Raya Kebalen, kita lihat jalan rusak, retak dan bergelombang. Apalagi jalan ini kan jalan yang terintegrasi dengan wilayah Kota Bekasi,” katanya.

Perbaikan ruas Jalan Raya Kebalen akan dibarengi dengan pembenahan saluran air (drainase) serta jalur pejalan kaki (pedestrian). Menurutnya, perbaikan jalan rusak di Kecamatan Babelan akan dilakukan secara bertahap.

“Kita juga ingin pembangunan dan perbaikan jalannya berkualitas. Supaya selain bagus dan kuat kita juga akan buat drainase dan pedestrian. Agar kendaraan nyaman dan pejalan kaki nyaman,” katanya.
Eka berharap pembangunan infrastruktur yang terintegrasi sesuai tema pembangunan di Kabupaten Bekasi dapat segera terwujud.
“Kita bertahap dan terus lakukan pengembangan serta perbaikan infrastruktur jalan. Nanti desa dan kecamatan lain juga tiap tahunnya kita anggarkan pembangunan jalan itu,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Iman Nugraha menuturkan, pada 2019 Bidang Jalan dan Jembatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp17,8 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan di Kecamatan Babelan.
“Untuk jalan rusak jalan Batas Kota-Pangkalan Babelan sepanjang 2,7 kilometer akan ditangani sebesar Rp10 miliar. Peningkatan struktur jalan Bojongkaratan, Bunibakti CBL sebesar Rp7 miliar,” katanya.
“Lalu ada penataan drainase dan trotoar sebesar Rp2 miliar lokasi di perbatasan batas kota Desa Kebalen. Serta pelebaran Jembatan Warung Ayu I dan II sebesar Rp174 juta dan Rp99 juta,” tambahnya.
Saat ini kata Iman, kegiatan tersebut dalam proses lelang konsultan supervisi. Selanjutnya sekitar pertengahan Maret sudah dilakukan lelang.

“Untuk proses lelang konsultan supervisinya sudah dari minggu kemarin. Kalau tidak ada halangan akhir April keluar SPK dan sebelum lebaran susah bisa dikerjakan,” katanya.

Selanjutnya, kata Iman, untuk usulan jalan Desa Bunibakti – Hurip Jaya (Kampung Sembilangan-Bunibakti) sepanjang 2,7 kilometer dengan lebar 5 meter serta Pantai Hurip-Hurip Jaya sepanjang 1,3 kilo meter jika memungkinkan akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019.

“Jika tidak memungkinkan dialokasikan pada APBD Kabupaten Bekasi tahun 2020. Mudah-mudahan bisa di ABT (APBD Perubahan) tahun 2019. Sehingga pembangunan yang terintegrasi di wilayah utara Kabupaten Bekasi segera terwujud,” katanya.

sumber : https://bekasi.pojoksatu.id/baca/fokus-pembangunan-infrastruktur-terintegrasi-pemkab-bekasi-perbaiki-jalan-di-babelan-dan-bangun-pedestrian


Treni Bekasi :
Info Lengkap Terupdate, Trending Topik Bekasi, Berita Bekasi, Informasi Bekasi